uu no 12 tahun 2002. Undang-undang (UU) No. uu no 12 tahun 2002

Undang-undang (UU) No. Pasal 14Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. •. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan. 2002/ No. pdf. Tipe Dokumen. org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. H. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Legislasi (Baleg) memutuskan menindaklanjuti ke tingkat berikutnya. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Tanggal 12 Agustus 2021 — JOHANES LOIS ANTONI MANDOWALLY, S. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 37 ayat (2) UU No. pdf. Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. U. UU Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian UU No. status Hanya untuk Pelanggan. 12. Surat Edaran. 211 -2- membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. E. TENTANG. Undang-undang (UU) NO. 12 Tahun 2011). Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Download: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 PDF. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah,. METADATA PERATURAN. No Materi Pengaturan UU No. 2002/ No. Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. I. 12 Tahun 2011) sebagai undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. E. 241, TLN NO. Sekretariat Website JDIH. 5 Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami jenis, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada,. Ada 3 alasan pokok yang dikemukakan sebagai berikut: Untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diakui dan dijamin oleh UUD Negara R. 10. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Ditetapkan Tanggal. 12 Tahun 2011. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. com. . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. Mencabut : UU No. Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentangAnatomi Regulasi Pendidikan ini TIDAK memuat: peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri; peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya pada satu tahun anggaran. 2002/ No. 25, TLN NO. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 12/Drt/1951 Tentang penggunaan senjata api, yaitu : 6 Ayat (1) : ^Barangsiapa, yang tanpa hak. 1997, LL SETNEG : 16 HLM. Ditetapkan 9 April 2002 • Berlaku 9 April 2002. UMUM. bersumber dari UUD NRI 1945, UU No. 92, TLN NO. 94, TLN NO. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Peraturan Perundang-undangan. Adanya UU no 12 tahun 2006 ini menjadi landasan presiden dan pemerintah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara Indonesia (WNI) dan kewarganegaraan Indonesia. 28, LN. 84, TLN NO. KETENTUAN PENUTUP. 138 Concerning. 2002/ No. Penjelasan Atas UU RI No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta; Mengingat : 1. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan. Dokumen ini berisi 20 bab dan 77 pasal yang mengatur secara rinci tentang berbagai aspek pendidikan tinggi, termasuk penyetaraan lulusan, akreditasi, dan kerjasama internasional. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3 tahun 2002 ) Penerbit Sinar Grafika ) 27 August 2012; Harris Sontanu; Dilihat 1393 kali; Diunduh kali; Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul: Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 000,00 (lima belas. 28, LN. TAX TREATY. RSP LAW Office Undang-Undang No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. 31 Tahun 2002 diabut dapat kita simak dari konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU No. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 5. Pengundangan UU TPKS merupakan perjalanan panjang sejak 2012, ketika Komnas Perempuan pertama kali menggagas aturan tersebut. Pasal 102 UU No. 25 tahun 2003 dan terakhir diganti dengan uu no. Lampiran II UU 12/2011 2002 Undang-undang (UU) NO. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. 6322, LL SETKAB : 144 HLM. KEGENTINGAN MEMAKSA (1) Pasal 22 Ayat (1)UUD 1945: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. KETENTUAN PENUTUP. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Umum. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Peraturan Perundang-undangan. BERDASARKAN UU NO. Undang-undang atau Peraturan. Ditetapkan: 11 Maret 2003; Berlaku: 11 Maret 2003; Sembunyikan. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997. Mencabut : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Ri. ABSTRAK PERATURAN. ad. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Article - Fungsi Kepolisian Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,. 2006 untuk Perubahan. 5336, LL SETNEG: 65 HLM. Undang-undang (UU) No. ABSTRAK: bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta. Peraturan Perundang-undangan. 4. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-UndangUU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (UU/2003/3) (2003). Lahirnya UU No. Peraturan Pemerintah Nomor. 2012/No. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama. 2012/No. Di dalamnya mencakup definisi “pencucian uang”. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 30 Tahun 2002. Daftar Inventarisasi Peraturan. UU Nomor 16 Tahun 2003 Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. Dari aspek struktur, UUTPKS merupakan produk politik hukum yang dalam implementasi nya bersifat multi-stakeholder, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang (UU) NO. sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022). PERUBAHAN ATAS . Peraturan Walikota (PERWALI) No 13 Tahun 2023 Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan. 12 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata DETAIL PERATURAN Abstrak. bahwa. Peraturan Perundang-undangan. 13. Hubungan Antar Peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. 138 Concerning Minimum Age for. Tipe Dokumen. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 masih berlaku aktif,. 12, LN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Tindak Pidana. ”. kitab suci atau simbol keagamaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. 1 of 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 19 Tahun 2002. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam UU No. 2022. 3/23/pbi/2001 tentang. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 22, 23, 26 Ayat (1), 29 UU No. Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. 000. Dokumen UU 12/2003 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; peraturan. 25, TLN NO. 18 juni 2001 dan pbi no. Baca juga: Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU No. Bagikan . Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Undang-undang (UU) NO. SANKSI ADMINISTRATIF 11. 2002/ No. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara 6. Lampiran II UU 12/2011. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. 12 January 2022. UU Hak Cipta yang baru ini (“UU Hak Cipta Baru”) akan mengganti Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurunsumya adalah sebagai berikut: 1. METADATA PERATURAN. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan2019, No. Bentuk. 158, TLN No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. Undang-undang (UU) No. Mengatur ketentuan penerbitan mengenai bentuk Surat Utang Negara, dalam bentuk. 1, LN. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,.